Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera bersurat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).
Adapun gugatan ini, diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (Unsa). MK diketahui mengabulkan capres-cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.
“KPU harus meresponsnya dengan cara berkirim surat pada dua pihak. Karena kalau dalam UU Pemilu dalam pembentukan PKPU kan disebutkan harus berkonsultasi pada DPR dan lembaga pemerintah,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).
Hasyim menyatakan, kepada DPR dan lembaga pemerintah lainnya, KPU akan meminta saran bagaimana menyikapi putusan MK tersebut. Namun, Hasyim tak menyebut kapan surat akan dikirim ke DPR.
“Kami sampaikan perkembangan putusan MK tersebut dengan merujuk pada norma yang di ada pada amar putusan MK dan kami sampaikan pada pemerintah dan pada DPR dalam rangka untuk bagaimana sikap, menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi,” katanya.
Meski begitu, merespons putusan MK dia menyampaikan KPU juga bakal merevisi Peraturan KPU atau PKPU Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum direvisi, kajian akan dilakukan terlebih dahulu.
“Jadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagimana disampaikan tadi KPU akan melakukan kajian terhadap apa yang menjadi amar dalam putusan mahkamah konstitusi tersebut,” kata Hasyim.
KPU Akan Revisi PKPU 19/2023
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI bakal mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Adapun MK mengabulkan gugatan seorang mahasiswa terkait batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden 40 tahun atau pernah/sedang menjadi kepala daerah.
“Posisi KPU sebagai penyelenggara Pemilu taat dan patuh dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu maupun putusan MK, sehingga dalam konteks putusan MK nomor 90/PUU XXI/2023, KPU akan melakukan penyesuaian norma dalam PKPU Nomor 19 tahun 2023 dengan putusan MK tersebut,” kata Ketua Divisi Teknis KPU Idham Holik dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).
Di sisi lain Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, sebelum PKPU diubah sesuai putusan MK, KPU bakal melakukan kajian terlebih dahulu.
“Jadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagimana disampaikan tadi KPU akan melakukan kajian terhadap apa yang menjadi amar dalam putusan mahkamah konstitusi tersebut,” kata Hasyim.
Menurut Hasyim, setelah norma dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dilakukan, dokumen revisi bakal disampaikan ke DPR RI.
